Di sela-sela acara Marwan menegaskan alokasi dana desa`wajib diprioritaskan bagi pembangunan infrastruktur desa seperti jalan, irigasi, jembatan dan sebagainya. Menurutnya para kepala desa dan perangkat desa diminta untuk tidak takut dalam memanfaatkan dana desa yang didapat semaksimal mungkin, sepanjang dibuat program yang bisa dipertanggungjawabkan.
"Polisi dan jaksa di daerah jangan mencari-cari kesalahan pemerintah desa dalam rangka pemanfaatan dana desa agar pembangunan desa tidak terhambat," tegasnya.
Dana desa yang digelontorkan dari pemerintah pusat menurutnya terus mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2015 dana desa yang dianggarkan untuk semua desa di Indonesia Rp 20,7 triliun, pada 2016 ini menurutnya menjadi sekitar Rp 47 triliun.
Marwan juga berpesan pada camat supaya tidak minta bagian dari dana desa pada kadaes. Sementara sebagai bentuk laporan kades ke masyarakat, kades`wajib menempelkan pelaporan pembelanjaan dana desa di tempat-tempat mum seperti masjid, balai desa serta fasilitas umum yang terbuka supaya seluruh masyarakat dapat mengetahuinya. Pelaporan dana desa, imbuh Marwan tidak boleh hanya kades dan perangkat desa yang tahu.
"Untuk pengawasan, pendamping desa jangan sampai kalah pintar dengan kadesnya," jelasnya.
Wakil Bupati Bantul, H. Abdul Muslih menambahkan penduduk di Bantul sebanyak 1 juta jiwa dengan angka kemiskinan 12,41 % atau 114 ribu jiwa. Adapun pemerintahan perubahan ini Bantul memiliki program pengentasana kemiskinan dengan peningkatan pendapatan dan pengurangan beban. Adapun riilnya pemkab Bantul berupaya melakukan penghapusan layanan retribusi pada seKtor kesehatan dan penndidikan.
“Bantul menerima Rp, 26 M untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan desa. Sumber agung sudah menerima dana desa dan langsung digunakan untuk pembangunan infrastruktur berupa saluran irigasi. Dengan dana Rp. 50 jt dusun Jethakan Sumberagung berhasil memperbaiki saluran irigasi sepanjang 90 meter” tambahnya. (m)
Bupati Drs. H. Suharsono Membuka Musrenbang Tingkat Kecamatan
Bupati Bantul, Drs. H. Suharsono dalam sambutan pembukaan mengatakan Pemilukada telah usai, pelantikan kepala daerah telah dilaksanakan, saatnya kita bekerja dengan segenap kemampuan bersama-sama. Saat ini sudah bukan waktunya lagi untuk membicarakan perbedaan pilihan pimpinan daerah, namun sekarang kita harus mulai membangun daerah secara bersama-sama.
Tujuan pembangunan dalam draf Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang akan menjadi acuan pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun ini, telah menyepakati prioritas pembangunan sebagai berikut : Mempercepat terwujudnya reformasi birokrasi, Meningkatkan kualitas hidup melalui peningkatan derajat kesehatan, pendidikan dan perekonomian, Meningkatkan pemberdayaan masyarakat kurang mampu dan lainnya.
“Kami mengharapkan musrenbang merupakan forum dialog antar pemangku kepentingan untuk membahas program kegiatan prioritas pembangunan Kabupatan Bantul sesesuai dengan kunikan wilayah kecamatan setempat” jelas bupati.
Musrenbang kecamatan merupakan Bottom up planning untuk merumuskan dan menyelesaikan permasalahan riil yang dihadapi. Oleh karena itu semua stake holders, tokoh masyarakat, tokoh agama dan lainnya terlibat didalamnya.
Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Bantul, Supriyanto melaporkan musrenbang akan digelar di 17 kecamatan dari 24 Februari hingga 2 Maret. Tiap hari akan dilaksanakan di empat kecamatan sampai selesai dan nantinya akan di bawa ke Musrenbang tingkat Kabupaten.
"Kegiatan ini untuk merencanakan ptogram lintas sektoral yang sinergis dan implementatif, sehingga bisa dirumuskan program SKPD yang bisa memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat," jelasnya.
Lebih lanjut dikatakan Pembukaan Musrenbang tingkat kecamatan dihadiri sekitar 350 orang yang terdiri dari tokoh masyarakat tingkat desa dan kecamatan namun juga pimpinan SKPD. Semangat musyawarah dalam musrenbang menjadi ajang yang dialogis dan pasrtisipatif bertemunya masyarajat dengan para pemangku kepentingan. (m)