Program Layanan Si Sari

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="http://dppkad.bantulkab.go.id/filestorage/berita/2016/03/tn610/tn610_IMG_9712(1).JPG" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Program Layanan Si Sari" border="0" height="179" src="http://dppkad.bantulkab.go.id/filestorage/berita/2016/03/tn610/tn610_IMG_9712(1).JPG" title="Program Layanan Si Sari" width="320" /></a></div> Program layanan si-sari adalah program layanan penelitian/validasi selasa sehari surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Program layanan ini sebagai pengganti program layanan validasi jumat sehari surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau biasa disebut layanan dasi jumari. Program layanan si-sari efektif mulai dilaksanakan bulan Februari 2016<br /> <br /> Wajib pajak peserta program layanan si-sari diwajibkan datang sendiri atau melalui kuasanya untuk mengajukan permohonan penelitian surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Jumlah berkas permohonan penelitian surat setoran pajak daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dibatasi sebanyak 30 (tiga puluh) berkas. Jenis perolehan untuk menjadi peserta program ini adalah :<br /> <br /> Tukar menukar;<br /> Hibah sederajat keatas dan kebawah;<br /> Waris;<br /> Penunjukan pembeli dalam lelang;<br /> Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;<br /> Hadiah.<br /> Persyaratan dokumen yang dibutuhkan untuk menjadi peserta program ini sama dengan persyaratan pelayanan reguler.

Program Layanan Si Sari

Program layanan si-sari adalah program layanan penelitian/validasi selasa sehari surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah d...

Read more »

Sosialisasi tentang Pembayaran Pajak Secara Online

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="http://dppkad.bantulkab.go.id/filestorage/berita/2016/02/tn610/tn610_IMG-20160203-WA0007.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Sosialisasi tentang Pembayaran Pajak Secara Online" border="0" height="179" src="http://dppkad.bantulkab.go.id/filestorage/berita/2016/02/tn610/tn610_IMG-20160203-WA0007.jpg" title="Sosialisasi tentang Pembayaran Pajak Secara Online" width="320" /></a></div> Hari Rabu, 03 Februari 2016, pukul 10.20 WIB, bertempat di Gedung Induk Lantai 3 Kompleks Parasamya Kabupaten Bantul, telah dilaksanakan sosialisasi tentang e-billing pajak. Acara dihadiri oleh seluruh bendahara pengeluaran SKPD di KabupatenBantul.<br /> <br /> Acara di buka oleh Kepala Seksi Belanja Langsung Bidang Perbendaharaan Y. Apriani Marwindarti, S.E., M.M. dan sebagai pemberi materi adalah pegawai dari KPP Pratama Bantul. Sosialisasi ini bertujuan untuk menginformasikan kepada seluruh bendahara pengeluaran tentang system pambayaran pajak di tahun 2016, yang bisa dilakukan secara online melalui sse.pajak.go.id<br /> <br /> Melalui system e-billing banyak kelebihan yang akan dirasakan oleh wajib pajak, diantaranya:<br /> <br /> <ul> <li>Tidak perlu lagi mengantri lama di loket teller, teller hanya menginput satu kode saja, bukan seluruh data di SSP(Surat Setoran Pajak)</li> <li>WP bahkan bisa bertransaksi lewat mesin ATM atau mengakses internet banking dari meja kerja sendiri</li> <li>Tidak tergantung pada jam buka kas (teller untuk pembayaran pajak) 24 jam sehari dan 7 hari seminggu</li> <li>Mengeliminasi kesalahan input oleh teller</li> <li>web application menyediakan validasi untuk meminimalisasi kekeliruan</li> <li>bisamenghemat kertas</li> </ul> <br /> Pembayaran pajak dengan system online ini bisa dilakukan dengan cara yaitu pertama wajib pajak mendaftar ke alamat sse.pajak.go.id dengan memasukkan nomer NPWP wajib pajak, nama wajib pajak dan alamat email yang aktif karena nantinya email akan digunakan sebagai validasi. Setelah data tersimpan, buka email yang tadi digunakan pada saat proses pendaftaran dan ikuti petunjuk yang dikirim dalam email tersebut.<br /> <br /> Proses selanjutnya adalah pembuatan billing, yang dilakukan dengan mengakses sse.pajak.go.id dengan memasukkan nomor NPWP dan PIN yang dikirimkan lewat email, dilanjutkan mengisi form SSP (Surat Setoran Pajak), klik simpan, OK, dan klik terbitkan kode billing, kemudian klik cetak. Kode billing terdiri atas 15 digit angka tersebut yang dijadikan dasar saat akan membayar pajak, yang bisa dilakukan di counter/teller, internet banking, Mobile Banking,mesin ATM ataupun EDC (Electronic Data Capture).

Sosialisasi tentang Pembayaran Pajak Secara Online

Hari Rabu, 03 Februari 2016, pukul 10.20 WIB, bertempat di Gedung Induk Lantai 3 Kompleks Parasamya Kabupaten Bantul, telah dilaksanakan s...

Read more »

Rapat Koordinasi Rencana Pembangunan Gudang/Instalasi Farmasi Kabupaten Bantul

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="http://dppkad.bantulkab.go.id/filestorage/berita/2016/02/tn610/tn610_IMG_20160201_112820.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Rapat Koordinasi Rencana Pembangunan Gudang/Instalasi Farmasi Kabupaten Bantul" border="0" height="179" src="http://dppkad.bantulkab.go.id/filestorage/berita/2016/02/tn610/tn610_IMG_20160201_112820.jpg" title="Rapat Koordinasi Rencana Pembangunan Gudang/Instalasi Farmasi Kabupaten Bantul" width="320" /></a></div> Hari Senin, 01 Februari 2016, pukul 09.00 WIB, bertempat di ruang kerja Kepala DPPKAD telah dilaksanakan rapat koordinasi yang dihadiri oleh perwakilan dari Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perijinan, RSUD Panembahan Senopati, Kantor Pemuda dan Olah Raga, Kantor Arsip Daerah, Bagian Hukum dan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.<br /> <br />             Rapat koordinasi tersebut membahas rencana pembangunan Gudang/Instalasi Farmasi di tanah eks Kantor PMD Kabupaten Bantul yang pembangunan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan pada awal bulan Mei 2016 dengan mempergunakan sumber dana dari DAK senilai Rp3,4 milyar. Status penggunaan atas tanah dan bangunan eks kantor PMD Kabupaten Bantul saat ini berada pada Kantor Pemuda dan Olah Raga yang dipergunakan untuk Kantor KNPI dibawah pembinaan Kantor Pemuda dan Olah Raga, Kantor Perhimpunan Pemberantasan Tuberkulosa Indoneasia (PPTI) dibawah pembinaan Dinas Kesehatan dan sebagai tempat penyimpanan arsip oleh Kantor Arsip Daerah. Hasil dari rapat koordinasi ini adalah sebagai berikut:<br /> <br /> Status penggunaan kantor eks Kantor PMD berada pada kantor Pemuda dan Olah Raga maka kantor Pemuda dan Olah Raga akan menyerahkan bangunan/gedung kepada Pengelola BMD serta siap memindahkan kantor KNPI dan mengosongkan bangunan/gedung paling lambat tanggal 20 Februari 2016;<br /> Kantor PPTI sementara tidak akan dipindahkan (gedung tidak dibongkar) karena terdapat ruang rongent;<br /> Tanah yang akan dibangun gudang/instalasi farmasi tersebut merupakan Tanah Sultan Ground, yang sudah lama digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, namun belum ada kekancingannya maka Pemerintah Kabupaten Bantul akan mengajukan surat permohonan penggunaan lahan, surat/dokumen sebagai persyaratan IMB dan ke kancingan ke Panitikismo, yang akan difasilitasi oleh Bagian Tata Pemerintahan.<br /> Adapun pembangunan fisiknya baru akan dimulai pada bulan Mei 2016, dengan dana DAK senilai 3,4 M. Dan sehubungan dengan tanah yang akan dibangun gudang/instalasi farmasi tersebut merupakan Tanah Sultan Ground, yang sudah lama digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, namun belum ada kekancingannya maka Pemerintah Kabupaten Bantul akan mengajukan surat permohonan penggunaan lahan, surat/dokumen sebagai persyaratan IMB dan kekancingan ke Panitikismo, yang akan difasilitasi oleh Bagian Tapem.<br /> <br /> <h2> Cetak Masal SPPT PBB P2</h2> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="http://dppkad.bantulkab.go.id/filestorage/berita/2016/02/tn610/tn610_IMG_20160201_153213.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Cetak Masal SPPT PBB P2" border="0" height="304" src="http://dppkad.bantulkab.go.id/filestorage/berita/2016/02/tn610/tn610_IMG_20160201_153213.jpg" title="Cetak Masal SPPT PBB P2" width="320" /></a></div> <div> <div> Senin, 01 Februari 2016 Bidang Pendaftaran dan Penetapan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul mulai melaksanakan cetak masal SPPT PBB P2. Proses cetak SPPT PBB P2 dimulai dengan mencetak DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak), yang kemudian dilanjutkan dengan pencetakan SPPT PBB P2. Jumlah SPPT PBB P2 yang akan dicetak sebanyak 612.172 lembar, dengan nilai nominal ketetapan PBB P2 sebesar Rp39.138.256.617,00.</div> <div> <br /></div> <div> Rekapitulasi ketetapan PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bantul Tahun 2016 adalah sebagai berikut :</div> <div> <br /></div> <div> Jumlah Objek Pajak        :    620.126</div> <div> Jumlah SPPT                    :    612.172</div> <div> Luas Bumi                       :    377.139.489 M²</div> <div> NJOP Bumi                      :    Rp.30.932.158.641,00</div> <div> Luas Bangunan                :    12.053.560 M²</div> <div> NJOP Bangunan              :    Rp.6.426.218.839,00</div> <div> Ketetapan PBB                :    Rp.39.138.256.617,00</div> <div> <br /></div> <div> Setelah proses cetak masal selesai akan dilanjutkan dengan proses pengesahan dengan membubuhkan cap Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul yang dilanjutkan dengan proses pendistribusian SPPT PBB P2 keseluruh wajib pajak yang tersebar di 17 Kecamatan dan 75  desa di KabupatenBantul.</div> </div>

Rapat Koordinasi Rencana Pembangunan Gudang/Instalasi Farmasi Kabupaten Bantul

Hari Senin, 01 Februari 2016, pukul 09.00 WIB, bertempat di ruang kerja Kepala DPPKAD telah dilaksanakan rapat koordinasi yang dihadiri ol...

Read more »

Pencairan Bantuan Sosial Lantainisasi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="http://dppkad.bantulkab.go.id/filestorage/berita/2015/12/tn610/tn610_bansos%20lantai2.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Pencairan Bantuan Sosial Lantainisasi" border="0" height="179" src="http://dppkad.bantulkab.go.id/filestorage/berita/2015/12/tn610/tn610_bansos%20lantai2.jpg" title="Pencairan Bantuan Sosial Lantainisasi" width="320" /></a></div> Hari Selasa, 8 Desember 2015, bertempat di ruang Sekretariat DPPKAD Kabupaten Bantul, telah dilaksanakan pencairan bantuan social dengan peruntukan pembangunan lantai. Sebanyak 32 KK (KepalaKeluarga) diundang untuk menerima bantuan lantainisasi dengan besaran bantuan sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap KK.<br /> <br /> Daftar penerima bantuan social tersebut sudah tercantum dalam surat Keputusan Bupati Bantul No. 509 Tahun 2015 Tentang Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Bantuan Sosial. Oleh karena itu penerima bantuan harus datang sendiri dengan membawa fotocopy KTP dan materai sebesar Rp3000,00 sebanyak 2 lembar. Jika terpaksa harus diwakilkan harus dengan membawa surat kuasa dan juga fotokopi KTP, fotocopy KK, dan Surat Keterangan dari Desa. Jumlah penerima bantuan social pada hari Selasa kemarin sebanyak 32 KK dari 9 Kecamatan, yaitu dari Kecamatan Sanden, Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Jetis, Kecamatan Sewon, Kecamatan Pleret, Kecamatan Imogiri, Kecamatan Kretek, Kecamatan Sedayu, dan Kecamatan Srandakan.<br /> <br /> Masyarakat yang telah menerima bantuan social kemasyarakatan tersebut berkewajiban dan bertanggungjawab sepenuhnya atas kegiatan pembangunan lantai di rumahnya masing-masing sampai selesai dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut ke Pejabat Bupati Bantul paling lambat tanggal 23 Desember 2015. Laporan tersebut disampaikan  ke Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul rangkap 3 (tiga) dengan disertai bukti transaksi/kwitansi yang diketahui Kepala Dusun dan disahkan oleh Pemerintah Desa dan Kecamatan dan juga foto lantainya.<br /> <br /> Apabila dikemudian hari diketahui dana social tersebut tidak dipergunakan sesuai peruntukannya sebagaimana yang disebutkan dalam proposal dan tidak segera menggunakan bantuan yang telah diterima dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak menerima bantuan, maka penerima bantuan social harus mengembalikan semua bentuk bantuan yang telah diterima kepada Pemerintah Daerah melalui DPPKAD dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak menerima bantuan.<br /> <br /> <h2> Pencairan Bantuan Sosial Pembangunan MCK</h2> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="http://dppkad.bantulkab.go.id/filestorage/berita/2015/12/tn610/tn610_bansos%20mck.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Pencairan Bantuan Sosial Pembangunan MCK" border="0" height="179" src="http://dppkad.bantulkab.go.id/filestorage/berita/2015/12/tn610/tn610_bansos%20mck.jpg" title="Pencairan Bantuan Sosial Pembangunan MCK" width="320" /></a></div> <div> <div> Hari Senin, 7 Desember 2015 telah dilaksanakan pencairan bantuan social pembangunan MCK. Pencairan bantuan sosial tersebut dilaksanakan di Sekretariat DPPKAD Kabupaten Bantul Kompleks Parasamya Jl. R.W Monginsidi No 1 Bantul.</div> <div> <br /></div> <div> Besaran bantuan yang diterima oleh masing-masing KK (Kepala Keluarga) sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Jumlah penerima bantuan social pada hari Senin kemarin adalah 64 KK dari 8 Kecamatan, yaitu dari Kecamatan Sanden, Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Jetis, Kecamatan Sewon, Kecamatan Pleret, Kecamatan Pandak, Kecmatan Imogiri dan Kecamatan Pajangan.</div> <div> <br /></div> <div> Masyarakat yang telah menerima bantuan social kemasyarakatan tersebut berkewajiban dan bertanggungjawab sepenuhnya atas kegiatan pembangunan fasilitas MCK sampai selesai dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut ke Pejabat Bupati Bantul paling lambat tanggal 23 Desember 2015. Laporan tersebut disampaikan  ke Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul rangkap 3 (tiga) dengan disertai bukti transaksi/kwitansi yang diketahui Kepala Dusun dan disahkan oleh Pemerintah Desa dan Kecamatan dan juga foto MCK nya.</div> <div> <br /></div> <div> Apabila dikemudian hari diketahui dana social tersebut tidak dipergunakan sesuai peruntukannya sebagaimana yang disebutkan dalam proposal dan tidak segera menggunakan bantuan yang telah diterima dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak menerima bantuan, maka penerima bantuan social harus mengembalikan semua bentuk bantuan yang telah diterima kepada Pemerintah Daerah melalui DPPKAD dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak menerima bantuan.</div> </div>

Pencairan Bantuan Sosial Lantainisasi

Hari Selasa, 8 Desember 2015, bertempat di ruang Sekretariat DPPKAD Kabupaten Bantul, telah dilaksanakan pencairan bantuan social dengan p...

Read more »

Pencairan Bantuan Sosial Bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi Peserta Program Keluarga Harapan (WRSE-PKH) Tahun Anggaran 2015

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="http://dppkad.bantulkab.go.id/filestorage/berita/2015/12/tn610/tn610_wrse1.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Pencairan Bantuan Sosial Bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi Peserta Program Keluarga Harapan (WRSE-PKH) Tahun Anggaran 2015" border="0" height="179" src="http://dppkad.bantulkab.go.id/filestorage/berita/2015/12/tn610/tn610_wrse1.jpg" title="Pencairan Bantuan Sosial Bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi Peserta Program Keluarga Harapan (WRSE-PKH) Tahun Anggaran 2015" width="320" /></a></div> Hari Rabu, 02 Desember 2015, bertempat di Ruang Pertemuan Lantai 2 Dinas Sosial Kompleks Perkantoran Manding, telah dilaksanakan Pencairan Bantuan Sosial Bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi Peserta Program Keluarga Harapan (WRSE-PKH) oleh DinasPendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) KabupatenBantul.<br /> <br /> Sebanyak 140 orang janda dengan kategori rawan secara social dan ekonomi dari 13 kecamatan di kabupaten Bantul menerima bantuan sebesar Rp1.000.000,00. Bantuan tersebut diberikan untuk dialokasikan sebagai modal usaha sesuai dengan proposal yang diajukan ke Bupati Bantul, melalui DinasSosial.<br /> <br /> Penerima bantuan tersebut diatas selanjutnya berkewajiban membuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan bantuan tersebut rangkap 4 (empat) paling lambat tanggal 18 Desember 2015, dengan melampirkan kuitansi sebagai bukti transaksi, diketahui oleh Ketua RT, Dukuh dan disahkan oleh Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan (semua dengan cap basah/asli). Laporan tersebut disampaikan kepada:<br /> <br /> <ol> <li>Pj. Bupati Bantul cq Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul;</li> <li>Bagian Administrasi Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;</li> <li>Dinas Sosial Kabupaten Bantul cq Kepala Seksi Perlinjamsos Bidang Banjamsos; dan</li> <li>Arsip bagi penerima dana bantuan sosial WRSE-PKH.</li> </ol> <div> <br /></div> <br /> <h2> Paduan Suara DPPKAD Kabupaten Bantul</h2> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="http://dppkad.bantulkab.go.id/filestorage/berita/2015/12/tn610/tn610_upload%20paduan%20suara1.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Paduan Suara DPPKAD Kabupaten Bantul" border="0" height="179" src="http://dppkad.bantulkab.go.id/filestorage/berita/2015/12/tn610/tn610_upload%20paduan%20suara1.jpg" title="Paduan Suara DPPKAD Kabupaten Bantul" width="320" /></a></div> <div> Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun ( HUT )  KORPRI ke 44  dengan semangat  Tema HUT KORPRI yaitu : DENGAN MEMPERKOKOH NETRALITAS DAN PROFESIONALITAS KORPRI SIAP MENSUKSESKAN PROGRAM NAWA CITA MELALUI GERAKAN AYO KERJA MENUJU TERWUJUDNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.</div> <div> <br /></div> <div> Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul ikut menyemarakkan dengan mengikuti berbagai perlombaan diantaranya lomba paduan suara. Lagu yang diwajibkan adalah mars Korpri dan lagu pilihan mars Projotamansari. Paduan suara DPPKAD tampil pada hari, Rabu, 02 Desember 2015 dengan dirigen paduan suara Bapak Sekretaris DPPKAD, Joko Sigit Pramono, SE,M.M. Tampil sebagai pengucap Panca Prasetya Korpri Ibu Hartati,S.AP</div>

Pencairan Bantuan Sosial Bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi Peserta Program Keluarga Harapan (WRSE-PKH) Tahun Anggaran 2015

Hari Rabu, 02 Desember 2015, bertempat di Ruang Pertemuan Lantai 2 Dinas Sosial Kompleks Perkantoran Manding, telah dilaksanakan Pencairan...

Read more »